TUGAS MANDIRI 5

 WAHYU ADIS SURYO

E12

43125010214

 

TANGGAPAN KRITIS DISKUSI PUBLIK (WEBINAR) MENGENAI “DISKUSI DEMOKRASI DIGITAL: ANTARA PARTISIPASI DAN REPRESI”

 

Video tersebut menempatkan demokrasi digital sebagai medanyang simpultan membuka ruang partisipasi public sekaligusmenghadirkan praktik-praktik represi melalui regulasi, moderasi platform, dan praktik kekerasan/sanksi di ruag maya dan nyata.

 

ANALISIS TEORITIS

1. Ruang publik dan deliberasi

Menggunakan keragka Habermas (ruang publik sebagaiarea wacana asional), demokrasi digital berpotensimemperluas akses diskursus politik. Namun literaturmenunjukkan bahwa platfrom digital tidak otomatismenciptakan dileberasi berkualitas seperti fenomenaecho chamber dan histile engagement.

2. Partisipasi vs represi sebagai dilema structural

Demokrasi digital menghadirkan dua mekanisme: (a) opportunity structures untuk partisipasi (kampanye, advokasi, mobilisasi), dan (b) instrumen represi — baikdalam bentuk regulasi (mis. penegakan UU, hukumITE/aturan media sosial) maupun kontrol platform (suspension, moderation) yang dapat disalahgunakanuntuk mengekang kritik. Dalam konteks Indonesia, peranmedia sosial selama pemilu dan protes menunjukkankeduanya berperan signifikan.

 

EVALUASI KRITIS TERHADAP ARGUMEN

 

           Kekuatan video

Menempatkan paradoks yang relevan: digital bukansekadar solusi partisipasi tetapi juga medan konflik hak-hak sipil — titik yang tepat dan berguna untuk diskursuspublik.  Jika video menampilkan aktor lintas sektor(akademisi, aktivis, pembuat kebijakan), itu memperkayaperspektif sebab menangkap trade-offs teknis, legal, dan politik.

 

Kelemahan / celah argumen

1.​Bukti empiris kurang dikuantifikasi. Banyak diskusi publik cenderung anecdotal perlu data kuantitatiftentang siapa yang berpartisipasi online (ketimpanganpartisipasi) dan bagaimana moderasi /penegakan hukumditerapkan (kasus, frekuensi, demografi). Literaturmenunjukkan partisipasi amat timpang: sejumlah kecilpengguna sering mendominasi percakapan.  

2.​Terbatasnya perhatian pada algoritma dan ekonomi platform. Akun, moderasi, dan visibilitasditentukan oleh desain platform dan model bisnis (iklan, engagement) aspek yang sering tidak mendapatpenanganan mendalam dalam diskusi publik biasa. Tanpamengurai peran algoritma, rekomendasi kebijakan bisakurang menyasar akar masalah.  

​3.​Kurang menimbang ketimpangan digital (digital divide & literasi). Perdebatan partisipasi seringmengasumsikan akses universal; padahal literasi digital rendah memengaruhi kualitas partisipasi dan kerentananterhadap disinformasi. Studi lokal menggarisbawahipentingnya literasi dalam konteks Indonesia.

 

 

Sintesis: apa yang terungkap?

Diskusi ini mengonfirmasi bahwa demokrasi digital adalahmedan ganda: memperluas peluang partisipasi politik(terutama bagi generasi muda) tetapi juga membuka jalurrepresi — melalui regulasi ambigu, penyalahgunaan UU, sertalogika platform yang tak netral. Untuk memahami implikasikebijakan diperlukan kombinasi data (partisipasi, moderasi, kasus penegakan), analisis teknologi (algoritma, platform governance), dan kajian sosial (literasi, akses).

 

Rekomendasi

1. Penelitian kuantitatif-lingkup nasional tentang partisipasionline: siapa yang berpartisipasi, siapa yang terpinggirkan, dan siapa yang mendominasi percakapan.
2. Audit algoritmik & transparansi moderasi: dorongkerjasama regulator–platform untuk laporan transparansoal penghapusan konten, suspend, dan alasan penegakan.
3. Program literasi digital terarah yang mengkombinasikankemampuan verifikasi informasi, penggunaan privasi, dan pemahaman hukum terkait ekspresi online—penting untukmenekan kerentanan terhadap represi berbasis“pelanggaran” tanpa niat politik.
4. Kerangka hukum yang proporsional: revisi atau pedomanimplementasi hukum yang mengatur ekspresi digital supaya tidak dipakai represif—seimbang antarapencegahan kejahatan/diskriminasi dan kebebasanberekspresi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

TUGAS MANDIRi 14

  Refleksi Integritas dan Kejujuran sebagai Mahasiswa dan Warga Masyarakat Pendahuluan Bagi saya, integritas bukan sekadar soal berkata jujur, tetapi tentang keselarasan antara nilai yang diyakini, ucapan yang disampaikan, dan tindakan yang dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Kejujuran merupakan inti dari integritas, karena dari sanalah kepercayaan dibangun—baik dalam lingkungan akademik maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai mahasiswa, integritas menjadi fondasi penting karena dunia akademik tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat secara moral. Di lingkungan kampus, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin, profesional, dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, integritas tidak bisa diposisikan sebagai nilai tambahan, melainkan sebagai kebutuhan utama. Tanpa integritas, prestasi akademik kehilangan maknanya, dan gelar pendidikan hanya menjadi simbol kosong. Refleksi ini menjadi...
Baca selengkapnya
Nasionalisme Modern: Bagaimana Mahasiswa Menjawab Tantangan Zaman Nama: Wahyu Adi Suryo NIM: 43125010214 Abstrak Nasionalisme modern merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa yang tidak hanya berorientasi pada simbol dan sejarah masa lalu, tetapi juga mampu menjawab berbagai tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini. Mahasiswa sebagai generasi intelektual muda memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi bangsa melalui kontribusi nyata di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. Tulisan ini membahas makna nasionalisme modern, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi, serta strategi yang dapat ditempuh mahasiswa untuk menjawab tantangan tersebut. Diharapkan gagasan ini mampu memberikan inspirasi bagi mahasiswa agar tidak hanya berwawasan global, tetapi juga tetap berakar kuat pada identitas nasional. Kata Kunci: Nasionalisme modern, mahasiswa, globalisasi, tantangan zaman, peran generasi muda Pendahuluan Perkembangan z...
Baca selengkapnya

TUGAS MANDIRI 13

 WAHYU ADI SURYO 43125010214 E12 Mencari Titik Temu: Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah A. Pendahuluan Sebagai negara kesatuan dengan wilayah yang luas dan karakteristik sosial, ekonomi, serta budaya yang sangat beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah yang diperkuat sejak era reformasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi lokalnya. Namun, dalam praktiknya, hubungan pusat dan daerah sering kali diwarnai ketegangan akibat perbedaan kepentingan, tafsir regulasi, hingga keterbatasan kewenangan fiskal. Harmonisasi kebijakan menjadi isu krusial karena ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pelayanan publik dan pembangunan. Fenomena tumpang tindih regulasi, peno...
Baca selengkapnya